BOGOR – nusantarapublik.co.id ll Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Perangkat Daerah atau Bappeda menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Bogor di Tingkat Kecamatan Parung Panjang Tahun Perencanaan 2027. Kegiatan ini merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2027, Senin (02/02/2026).
Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan Parung Panjang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat serta menyelaraskan usulan pembangunan dari Desa atau Kelurahan dengan prioritas pembangunan daerah. Forum ini menjadi wadah partisipatif bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan Musrenbang di Kecamatan Parung Panjang dihadiri oleh Camat Parung Panjang Drs. Chairuka Yudhyanto Nugroho, M.Si, perwakilan OPD, Kapolsek Parung Panjang Kompol Muhamad Taufik, DPRD Egy Gunadi Wibawa, para Kepala Desa (KADes) atau Lurah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan unsur PKK. Berbagai usulan disampaikan, mencakup bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, serta tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya Drs. Chairuka Yudhyanto Nugroho, M.Si menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dalm rangka penurunan ketimpangan wilayah kemiskinan dan pembangunan berorientasi pada prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ditekankan pula bahwa usulan utama yang disampaikan, rumah sakit (RS), palang pintu Kereta Api (KA), pengerukan kali, sekolah, jembatan,”ujar Camat Chairuka. Diharapkan selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2027.
“Seluruh hasil Musrenbang tingkat Kecamatan Parung Panjang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2027 dan selanjutnya dibahas pada tahapan perencanaan berikutnya di tingkat Kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan demi terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan,”imbuhnya. (Tarso).
